SELAMAT DATANG DI WEB SITE DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 

 

SELAMAT NATAL DAN TAHUN BARU 2005

PERATURAN PERTAMBANGAN

[ Home ] [ Up ]  [Fisiografi] [Stratigrafi] [Sejarah Geologi] [Setting tektonik]

 

Up
POTENSI
GALERI PETA

 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA

NOMOR 104 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN UMUM

DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

 

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

 

Menimbang : a. bahwa kondisi wilayah Provinsi Papua yang merupakan satu kesatuan  wilayah dengan ketergantungan antara daerah hilir dan hulu,  Kabupaten/Kota satu dengan lainnya dan keberadaan fungsi kawasan pertambangan umum yang meliputi beberapa lintas Kabupaten/Kota, perlu pengaturan pemanfaatan areal pertambangan umum oleh Gubernur; 

   b. bahwa dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : X1453 K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000, belum diatur koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses pemberian ijin usaha pertambangan umum;

   c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua;  

Mengingat :         

                   1.    Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok

                           Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22);

    1. Undang-undang  Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

    2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
    3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
    4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
    5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
    6. Peraturan  Pemerintah   Nomor  32  Tahun  1969   tentang   Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun  1967  tentang  Ketentuan ketentuan Pokok   Pertambangan   ( Lembaran   Negara  Tahun  1969  Nomor  60) sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129);
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 26);
    9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59);
    10. Peraturan Pemerintah Nomor  25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan  Kewenangan  Provinsi  Sebagai   Daerah  Otonom  ( Lembaran  Negara  Tahun  2000 Nomor 54);
    11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1165.K/844/M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap untuk Usaha Pertambangan Umum dalam Rangka Kuasa Pertambangan;
    12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166.K/844/M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi untuk Usaha Pertanbangan Umum;
    13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
    14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/MPE/1995 tentang Pencegahan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
    15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI PAPUA.

              BAB I

KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

 Dalam  Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.        Daerah ialah Daerah Provinsi Papua;

2.        Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;

3.        Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

4.        Kepala Dinas Pertambangan dan Energi ialah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua;

5.        Ijin Usaha Pertambangan adalah ijin untuk melaksanakan kegiatan usaha di dalam kawasan pertambangan untuk menghasilkan produk bahan galian dan jasa penunjang yang kegiatannya terdiri dari penambangan, pengolahan, pengangkutan, pemasaran bahan galian;

6.  Kawasan Pertambangan Umum adalah kawasan pertambangan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi bahan galian;

7.    Koperasi masyarakat setempat adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dari masyarakat setempat yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;

8.    Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih , dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;

9.        Hak tanah adalah Hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;

10.    Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;

11. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan-bahan galian;

12.   Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;

13. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian  itu;

14.  Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan /pemurnian;

15. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;

16. Kuasa  pertambangan  adalah  wewenang  yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;

17.   BUMN adalah Badan Usaha Milik Negar a yang memperoleh ijin usaha di bidang pertambangan umum;

18.  BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh ijin usaha di bidang per tambangan umum;

 

BAB II

TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 2

(1) Usaha pertambangan  umum baru dapat  dilaksanakan  apabila   telah mendapatkan kuasa pertambangan dari Gubernur. 

(2) Permohonan kuasa pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk satu wilayah kuasa pertambangan harus diajukan satu permohonan tersendiri;

b. lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat dimohon sebagai satu wilayah kuasa pertambangan.

 

                Pasal 3 

 

(1)     Dalam permohonan kuasa pertambangan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah kuasa pertambangan yang dimohon dengan penunjukkan batas-batasnya yang jelas dengan ketentuan bahwa khusus mengenai permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi pemohon harus pula menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan. 

(2)     Peta dimaksud pada ayat 1 untuk :

a.   kuasa pertambangan penyelidikan umum adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu);

b.  kuasa pertambangan eksplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);

c.   kuasa pertambangan eksploitasi adalah peta denah dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).  

(3). Peta kuasa pertambangan  eksploitasi dimaksud pada ayat 2 huruf c harus menjelaskan dan menunjukkan :

a.  ukuran  arah  astronomis  dan jarak dari titik ke titik batas wilayah kuasa pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;

b.  bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang topografi;

c.  tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah kuasa pertambangan;

d.  apabila peta dimaksud pada ayat 2 belum dapat dilampirkan pada saat mengajukan permohonan kuasa pertambangan eksploitasi maka wajib diusulkan kemudian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

 

Pasal 4

Dalam permohonan kuasa pertambangan pemohon dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada pengadilan negeri yang berkedudukan di dalam daerah kabupaten/kota dari wilayah kuasa pertambangan yang dimohon.  

Pasal 5 

 

(1). Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan, Gubernur berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon kuasa pertambangan yang bersangkutan.  

(2). Kuasa pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga.

 

Pasal 6

Apabila kuasa pertambangan eksplorasi diajukan dan atau kuasa pertambangan eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa pemohon, maka yang pertama-tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada badan koperasi.

Pasal 7

(1) Sebelum  permohonan kuasa pertambangan eksplorasi disetujui, Gubernur terlebih dahulu meminta pendapat dari Bupati/Walikota yang bersangkutan. 

(2)  Pemegang  hak  atas  tanah  dan  atau  pihak yang akan mengalami kerugian akibat pemberian kuasa pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat kuasa pertambangan dimaksud pada ayat 1. 

(3) Bupati/Walikota yang bersangkutan menyampaikan keberatan dimaksud pada ayat 2 kepada Gubernur dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan disertai berita acara yang memuat alasan-alasan daripada keberatan tersebut. 

(4)   Keberatan termaksud pada ayat 3 pasal ini dapat diterima oleh Gubernur hanya apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata merugikan rakyat/penduduk setempat.

(5) Jika dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat dimaksud pada ayat 1 kepada Bupati/Walikota Daerah bersangkutan, Gubernur tidak menerima pernyataan keberatan dimaksud pada ayat 2 maka Bupati/Walikota yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas permintaan kuasa pertambangan tersebut.

 

BAB III

LUAS W ILAYAH KUASA PERTAMBANGAN

 

Pasal 8  

Suatu wilayah kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi dan kuasa pertambangan eksploitasi diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian kuasa pertambangan yang bersangkutan.  

Pasal 9  

Maksimum luas wilayah satu kuasa pertambangan yang dapat diberikan :

a.    Penyelidikan umum 50.000,- (lima puluh ribu) hektar;

b.    Eksplorasi 20.000,- (dua puluh ribu ) hektar;

c.    Eksploitasi 10.000,- (sepuluh ribu) hektar. 

Pasal 10 

Untuk mendapatkan satu atau lebih kuasa pertambangan dengan luas wilayah melebihi luas wilayah dimaksud pada pasal 9 pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin khusus dari Gubernur. 

Pasal 11  

(1) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang dinyatakan tertutup untuk kepentingan umum dan di tempat-tempat yang secara khusus ditentukan oleh Gubernur. 

(2) Untuk tempat-tempat yang sebelum ada penetapan Gubernur dimaksud pada ayat 1 telah dinyatakan sebagai wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum oleh instansi lain, maka penambangan bahan galian hanya dapat dilakukan atas izin Gubernur dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan dari instansi yang bersangkutan.

 

BAB IV

PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN

 Pasal 12 

(1) Kuasa pertambangan dapat dipindahkan kepada badan/orang lain dengan izin Gubernur. 

(2) Izin Gubernur   hanya   dapat   diberikan jika yang  akan  menerima  kuasa pertambangan tersebut memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

(3)  Apabila perorangan yang memegang kuasa pertambangan meninggal dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat-syarat dimaksud pada ayat 2, maka dengan izin Gubernur, kuasa pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada badan atau orang lain yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

 

Pasal 13

 

Dalam pemindahan kekuasaan pertambangan dapat diperhitungkan harga dan nilai dari modal, alat perusahaan, jasa usaha yang telah ditanamkan atau yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kuasa pertambangan tersebut.

 

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 14

(1) Pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah kuasa pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk mempertoleh kuasa pertambangan eksplorasi atas bahan galian tersebut. 

(2) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangannya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan eksploitasi atas bahan galian tersebut.

(3) Apabila  pemegang  kuasa  pertambangan  eksplorasi  dan  atau  kuasa pertambangan eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam kuasa pertambangannya, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksploitasi atas bahan galian tersebut. 

(4) Untuk memperoleh kuasa pertambangan dengan prioritas pertama atau hak tunggal dimaksud pada ayat 1,2, dan 3, maka :

a. pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum harus sudah mengajukan permohonan kuasa pertambangan eksplorasi sebelum berakhirnya jangka waktu kuasa pertambangan penyelidikan umumnya;

b. pemegang    kuasa    pertambangan    eksplorasi    harus    udah   mengajukan permohonan kuasa pertambangan eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasinya.

 

Pasal 15

(1).     Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan tehnik pertambangan yang sebaik-baiknya. 

(2).    Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan kuasa pertambangan eksplorasinya, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran iuran tetap dan iuran eksplorasi. 

(3).   Pengangkutan dan penjualan hasil-hasil eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah diperoleh kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan penjualan atas izin khusus Gubernur.

 

Pasal 16

 

(1) Sebelum  memulai  usahanya  pemegang  usaha pertambangan eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Gubernur. 

(2)  Pemegang  kuasa   pertambangan   eksploitasi   berhak   dalam   batas-batas ketentuan usaha pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangannya. 

(3)   Pemegang kuasa pertambangan eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah ditambangnya sesuai dengan kuasa pertambangan eksploitasinya bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan pembayaran iuran tetap dan iuran eksploitasi. 

(4)   Apabila kuasa pertambangan eksploitasi dimaksud pada ayat 2 tidak sekaligus meliputi kuasa-kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan maka untuk usaha-usaha pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan masing-masing harus dimohonkan satu kuasa pertambangan.

 

Pasal 17

 

Kepada pemegang kuasa pertambangan yang dalam melakukan usaha pertambangannnya mendapat bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan yang bersangkutan, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh kuasa pertambangan atas bahan galian lain tersebut, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pokok pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

 

Pasal 18

 

(1)   Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lain yang berlaku, maka oleh Gubernur dapat diberikan prioritas untuk memperoleh kuasa pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkatan, dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.